Tidak Asal Klaim, Pengrajin Batik Sidoarjo Mendukung Karena BHS Peduli Nasib Batik Sidoarjo

Sidoarjo | JATIMONLINE.NET,- Kunjungan Bambang Haryo Sukartono (BHS), Calon Bupati Sidoarjo nomor urut 1 ke Rumah Batik Tulis Al Huda, Perum Sidokare Asri AW.18 Sepande Sidoarjo kapan hari itu, adalah pertemuan pengrajin batik dengan BHS yang ke lima kalinya.

Nurul Huda, pengrajin batik Sidoarjo yang merintis karir batik sejak 1982 ini menuturkan bahwa hanya BHS lah Calon Bupati Sidoarjo yang memberi perhatian lebih kepada Batik Sidoarjo.

“Pak BHS itu sudah lima kali ini mengadakan pertemuan dengan pengrajin batik Sidoarjo. Kapan hari juga ada pertemuan dengan pengrajin batik di Fave Hotel. Disitu Pak BHS memaparkan konsep-konsepnya untuk meningkatkan kualitas batik Sidoarjo, agar tetap survive,” terang Huda, panggilan akrab Nurul Huda.

Menurut Huda, pengrajin batik yang juga aktif memberikan pelatihan batik dalam program pemberdayaan perempuan, baik di Sidoarjo maupun di Jawa Timur ini, produktifitas batik Sidoarjo itu sangat perlu sentuhan kebijakan Pemerintah Daerah agar denyut nadi ekonominya kembali bergairah.

“Saat Sidoarjo Bupatinya Wien Hendrarso, Pemda Sidoarjo mewajiboan PNSnya untuk berseragam batik kebanggaan Sidoarjo. Sejak itu kerajinan batik sangat bergairah. Bahkan waktu itu omset saya sebagai pengrajin batik bisa mencapai Rp 4 milyar pertahun,” terang Huda mengenang.

Setelah Bupati Sidoarjo berganti, Pemda Sidoarjo sudah tidak mengharuskan PNS nya untuk memakai seragam batik kebanggaan Sidoarjo, omset pengrajin batik Sidoarjo menurun dan terjun bebas. “Bahkan waktu itu ada pejabat Sidoarjo yang memasukkan batik dari luar, masuk pasar Sidoarjo,” ujar Huda mengenang.

Adapun Calon Bupati Sidoarjo, lanjutnya, yang sudah membangun komitmen dengan pengrajin batik adalah BHS. “Pak BHS berjanji kepada pengrajin batik Sidoarjo, jika nanti terpilih jadi Bupati Sidoarjo, akan mewajibkan PNS Sidoarjo memakai seragam batik Sidoarjo,” ujar Huda.

Seperti dilansir dibeberapa media, dalam pertemuannya dengan pengrajin batik Sidoarjo ini, BHS berjanji akan mewajibkan PNS Sidoarjo yang berjumlah 14 ribu orang ini memakai seragam batik Sidoarjo dihari jum’at. Tidak hanya PNS saja yang diharuskan memakai seragam batik Sidoarjo, BHS juga akan mendorong ribuan pelaku UMKM dan ratusan induatri besar menengah di Sidoarjo untuk mengenakan seragam batik Sidoarjo. “Dengan upaya itu, permintaan terhadap batik Sidoarjo akan meningkat,” terang BHS.

Soal janji BHS mewajibkan PNS berseragam batik khas Sidoarjo pada hari jumat saja, Nurul Huda merasa itu masih kurang. Nurul Huda berharap nanti PNS Sidoarjo memakai seragam batik itu sampai tiga hari, hari Selasa, Kamis dan Jum’at. “Nanti akan saya usulkan begitu. Kalau seragam batik untuk PNS tiga kali dalam seminggu, pengrajin batik bisa kewalahan (kebanjiran pekerjaan),” terang Huda.

Dengan sentuhan kebijakan pemerintah yang pro pengrajin batik, seperti mewajibkan bagi PNS untuk berseragam batik Sidoarjo, kata Huda, itu bisa merangsang para pengrajin batik untuk kembali bergairah. Para pengrajin batik yang dulu mati suri, akan kembali hidup.

Dengan kembali bergairahnya UMKM batik, maka otomatis akan menambah lapangan pekerjaan di Kabupaten Sidoarjo karena masing masing perajin batik itu mempunyai karyawan.

“Di Sidoarjo itu jumlah perajin batik itu banyak sekali. Tahun kemarin itu saya melatih pembatik melalui program pemberdayaan perempuan ada sekitar 120 orang. Jika itu mendapatkan sentuhan dari pemerintah dengan kebijakan mewajibkan PNS untuk berseragam batik Sidoarjo, maka mereka akan mendapatkan pekerjaan dan bisa menjadi enterpreneur baru,” terang Huda.

Seperti saat pelatihan batik di Balongbendo kapan hari, Nurul Huda melatih 30 an orang agar terampil dalam membatik. Nurul Huda punya harapan besar untuk menggairahkan kembali sentra batik Sidoarjo dengan hadirnya pemimpin baru di Sidoarjo yang peduli terhadap nasib Batik Sidoarjo. Dalam hal ini pilihan Nurul Huda adalah BHS.

Pilihan Nurul Huda pada BHS ini bukan tanpa alasan. BHS dianggapnya mempunyai jam terbang yang lebih tinggi di pemerintahan karena pernah menjadi anggota DPR RI maupun dibidang bisnis, ketimbang calon yang lainnya. (mnr).