Nasional | JATIMONLINE.NET,- Sejumlah partai politik, pemerintah, dan KPU telah memberikan tanggapan terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Mayoritas partai politik menyambut baik gagasan tersebut, dengan alasan bahwa pilkada langsung membutuhkan biaya yang tinggi.

Prabowo sebelumnya menyampaikan pandangannya bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap lebih efisien. Ia mencontohkan beberapa negara tetangga yang berhasil menerapkan sistem serupa.

“Saya melihat negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien. Mereka hanya memilih anggota DPRD, lalu DPRD itu yang memilih gubernur atau bupati,” kata Prabowo dalam pidatonya saat puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12).

PDIP: Pemerintah Perlu Berhati-hati
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengimbau agar pemerintah tidak tergesa-gesa menanggapi wacana tersebut. Ia menekankan pentingnya diskusi mendalam dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Kalau ada pemikiran baru, sebaiknya undang semua pihak terkait. Jangan buru-buru,” ujar Ganjar pada Jumat (13/12).

Ganjar juga mengingatkan bahwa sistem pilkada langsung muncul sebagai solusi atas masalah dalam pemilihan oleh DPRD, seperti praktik jual beli suara yang dinilai tidak mewakili kehendak rakyat.

“Apapun sistem yang dipilih, kalau aturan tak ditegakkan atau para pemangku kepentingan melanggarnya, hasilnya pasti buruk,” jelas Ganjar.

PKS Dukung, Kritik Pilkada Langsung yang Membelah Masyarakat
Ketua Dewan Penasihat PKS, Tifatul Sembiring, menyatakan dukungannya terhadap usulan Prabowo. Ia berpendapat bahwa pilkada langsung memakan biaya besar dan dapat memecah belah masyarakat.

“Secara pribadi, saya setuju pilkada kabupaten/kota dilakukan melalui DPRD,” ujar Tifatul, Jumat (13/12).

PKB: Pilgub oleh DPRD Lebih Efektif
Ketua Harian DPP PKB, Ais Syafiah Ashar, mengungkapkan bahwa partainya telah lama mendorong agar gubernur dipilih oleh DPRD. Menurutnya, gubernur hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga pilgub langsung kurang relevan.

“Sejak dulu, PKB mendukung gubernur dipilih oleh DPRD. Dana pilgub sebaiknya dialihkan untuk pembangunan atau program yang lebih bermanfaat,” kata Ais.

Namun, ia juga mengingatkan perlunya kajian mendalam terkait potensi politik uang di tingkat elit.

NasDem: Pilgub Tidak Perlu Langsung
Ketua DPP NasDem, Irma Chaniago, juga setuju dengan usulan tersebut. Ia menyatakan bahwa gubernur hanyalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga pilgub langsung dirasa tidak perlu.

“Menurut saya, gubernur tak perlu dipilih langsung. Toh yang bekerja langsung dengan masyarakat adalah bupati dan wali kota,” ujar Irma.

Irma menambahkan bahwa bupati dan wali kota sebaiknya tetap dipilih langsung oleh rakyat. (edi/min/rud).