Resah Pada Praktek Money Politik, HMIH UMAHA Gelar Gelar Seminar Bawaslu Goes To Campus

Sidoarjo | JATIMONLINE.NET,- Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum (HMIH) Universitas Ma’arif Hasyim Latif (UMAHA) Sidoarjo menyelenggarakan Seminar Bawaslu Goes To Campus & Pengawasan Partisipatif. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula UMAHA, selama dua hari. Pada tanggal 19 dan 20 November 2020.

Kegiatan seminar yang bertema Bawaslu Goes To Campus & Pengawasan Partisipatif tersebut adalah jawaban atas kegelisahan Pengurus dan anggota HMIH UMAHA atas merebaknya isu money politik yang diprediksi bakalan mewarnai dalam pilkada di Sidoarjo dan Jawa Timur.

Kegiatan Bawaslu Goes To Campus tersebut mengambil tema “Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa Dalam Pengawasan Pemilihan Bupati Sidoarjo Tahun 2020, bekerja sama dengan Bawaslu Sidoarjo. Sedangkan dengan tema “Sosialisasi Pengawasan Pengawasan Partisipasif, Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ma’arif Hasyim Latif Sidoarjo Jawa Timur Dalam Pemilihan Tahun 2020, bekerja sama dengan Bawaslu Jawa Timur.

Maulana Hasun, SH, Staf Bawaslu Jatim, dalam paparannya mengatakan bahwa sistem pemilihan langsung sebagai suatu ciri dari negara demokrasi, melalui pemilu yang berasaskan LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia) dan Jurdil sebagai satu – satunya cara yang ampuh untuk memaksa birokrasi pemerintah agar bertanggung jawab kepada rakyat.

“Kualitas pemilu salah satunya yaitu partisipasi dari masyarakat artinya bahwa masyarakat harus sadar akan perannya dan ikut serta mengambil bagian untuk mengawal dan mengawasi proses berjalannya pemilu yang berkualitas,” terang Maulana Hasun, SH.

Sementara itu, Muhammad Rizal Fahmi S.Kom, Kordinator JPPR Sidoarjo, pemateri kedua, menyampaikan pesan kepada seluruh pihak terkait, agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid -19 ini.

Kegiatan Seminar dihari kedua juga tidak kalah menariknya. pada tanggal 20/11/2020. Pada kegiatan tersebut dihadiri sekitar 110 peserta dari berbagai Ormawa (Organisasi Mahasiswa) dilingkungan UMAHA. Pematerinya terdiri dari Komisioner Bawaslu Jatim, Kotua Kopri PKC PMII Jatim dan Dekan Fakuktas Hukum UMAHA.

Salah satu mahasiswa mengajukan pertanyaan, terkait inovasi – inovasi apa saja yang bisa dilakukan ketika sosialisasi kepada masyarakat dan mahasiswa supaya tidak terjadi money politik dalam pilkada. “Sedangkan kita tahu, menjelaskan karangan money politik kepada masyarakat itu saat ini, justru kita malah dikucilkan,” tanya salah satu mahasiswa.

Aang Khunaifi, Komisioner Bawaslu Jatim yang menjadi pemateri menerangkan, bahwa sebagai mahasiswa harus bisa membedakan ketika sosialisasi dimasyarakat atau sosialiaasi pada mahasiswa. Aang Khunaifi menekankan pentingkan menggunakan istilah yang mudah dimengerti ketika menjelaskan kepada masyarakat.

“Kalau menjelaskan pada masyarakat, yang terpenting adalah menggunakan bahasa yang mereka bisa mengerti. Namun jika menerangkan kepada mahasiswa, istilah istilah hukum atau bahasa yamg ilmiah, sangat penting itu disampaikan dan harus dimengerti juga meskipun mahasiwa itu tidak mengambil jurusan hukum, ” terang Aang Khunaifi, SH, MH.

Dibagian lain, Dini Adhiyati, SH, Ketua Kopri PKC PMII Jatim, yang jadi nara sumber menjelaskan peran gender dalam politik pilkada. Menurutnya, perempuan juga harus sadar akan perannya yang sangat penting dalam mengawal proses melalui pemilu ini.

Dini berharap, perempuan tidak boleh stagnan, senantiasa ikut berpartisipasi. Perempuan, kata Dini, tidak hanya berada didapur saja, tetapi juga harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu yang berkualitas.

“Terkadang perempuan disibukkan dengan berbagai macam kewajiban domestiknya yang membuat mereka pada akhirnya lebih memilih untuk melaksanakan kewajiban dibanding harus menentukan hak pilihnya. Apalagi mengawasi dan ikut berpartisipasi dalam pemilu,” ujar Dini.

Untuk itu, lanjut Dini, kita yang tahu dan sadar akan pentingnya peran tersebut supaya memberikan pengertian terhadap perempuan yang lain, bahwa peran perempuan itu sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemilu yang sehat dan berkualitas. (mnr).