Bangkalan | JATIMONLINE.NET,- Satuan Kerja Khusu (SKK) Minyak dan Gas (Migas) bersama salah satu kontraktornya yakni PT Petronas Carigali akan melakukan survei lapangan bukit panjang di Lepas Pantai Utara Kabupaten Bangkalan.

Sebelum melakukan survei lapangan tersebut, ada tahapan sosialisasi Geoteknical dan Geophysical serta bentuk perhatian SKK Migas kepada Pemerintah Daerah.

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengatakan kegiatan tersebut akan melibatkan empat Kecamatan (Arosbaya, Klampis, Sepulu dan Tanjung Bumi).

Hal itu lantaran SKK Migas dan Petronas akan melakukan aktivitas ekplorasi di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dan akan dialirkan ke Gresik.

“Nantinya SKK akan mengalirkan hasil eksplorasi Ketapang itu lewat pantai utara Bangkalan. Makanya ada sosialisasi ini,” ujarnya usai kegiatan sosialisasi di Pendopo Agung, Kabupaten Bangkalan, Kamis (15/07/2021).

Sosialisasi tersebut kata Ra Latif juga bertujuan agar pemasangan properti seperti pipa gas tidak mengganggu aktivitas nelayan di pantai utara. “Kalaupun nanti berdampak pada nelayan, maka akan ada kompensasi untuk itu,” tuturnya.

Selanjutnya Pemkab Bangkalan dalam hal ini Dinas Perikanan akan menjembatani antara SKK Migas dengan para nelayan untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut. “Ini juga bentuk kepedulian kita terhadap para nelayan, agar mata pencaharian mereka tidak terganggu,” tutupnya.

Sementara itu, Andiono Setawan Senior Goverment, Stake Holder Relation Manager Petronas Jakarta menjelaskan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut hanya sebatas survei.

“Kegiatan survei ini bertujuan untuk mempelajari kondisi dasar laut dari jalur pipa yang dari platform BTJT-A Ke BPJT-A dan diteruskan sampai ke ORF Gresik dengan total panjang sekitar 130 Km. Survei akan dilaksanakan dengan menggunakan kapal,” ujarnya.

Andiono juga menjelaskan bahwa pihaknya akan siap memberikan kompensasi jika dari kegiatan tersebut menimbulkan kerusakan properti nelayan.

“Jika terjadi kerusakan seperti alat tangkap atau rumpon nelayan akibat kegiatan ini kami siap untuk memberikan kompensasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Namun ini adalah kegiatan sifatnya hanya survei saja, kita sebisa mungkin menghindar dari properti nelayan di laut, namun jika tidak bisa akan kami berikan kompensasi,” jelasnya. (man/nir).