Haidar Munjid, Ketua Bawaslu Sidoarjo

Sidoarjo,- Dengan bertambahnya jumlah TPS di masing-masing desa dalam pilkada Sidoarjo di era pandemi ini, otomatis Bawaslu Sidoarjo juga menambah jumlah pengawas di masing-masing TPS.

Demikian disampaikan Haidar Munjid, Ketua Bawaslu Sidoarjo ketika ditemui media ini dikantornya kemarin, Kamis, 18/06/2020. Namun demikian, dipastikan Bawaslu Sidoarjo tidak menambah anggaran dalam penyelenggaran pilkada Sidoajo yang bakal dihelat 9 Desember 2020 mendatang.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, untuk penyenggaraan pilkada Sidoarjo 2020, Bawaslu Sidoarjo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18 Milyar. Namun begitu, meski KPUD menambah anggaran biaya penyelenggaraan pilkada dikarenakan untuk penyesuaian kebutuhan dalam Rangka menegakkan protokol kesehatan, Bawaslu Sidoarjo tidak menambah anggaran untuk pengawasan.

Menurut Haidar, panggilan akrab Ketua Bawaslu yang juga mantan Ketua PMII Sidoarjo ini, yang diperlukan hanyalah melakukan penyesuian dan efisiensi anggaran dalam menyikapi penyelanggaraan pilkada di era pandemi ini.

“Anggaran Bawaslu tetap seperti kemarin. Kita tidak meminta penambahan anggaran pengawasan. Kita hanya perlu efisiensi. Dari yang biasanya ada rakor Bintek tatap muka, sekarang itu ditiadakan,” terangnya.

Dalam rakor Bintek itu, lanjutnya, biasanya dilakukan di hotel. Ada anggaran sewa hotel dan biaya akomodasi. Hari ini ditiadakan. Anggaran untuk itu dialihkan untuk biaya menambah pengawas di masing-masing TPS yang hari ini ada penambahan,” terangnya lagi.

Seperti diketahui, sebelumnya di Sidoarjo ada 2988 jumlah TPS dalam penyelenggaran pilkada. Namun karena terjadi pandemi, maka KPUD Sidoarjo membuat kebijakan baru dengan menambah 861 TPS.

Penambahan TPS itu dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan pemilih atau terjadi kerumunan pada saat pemilihan berlangsung sehingga penegakan protokol kesehatan bisa terealisasi. (mnr).