APBD Sidoarjo “Mampu” Cukupi Kebutuhan Warganya Bila Harus Berlakukan PSBB

Sidoarjo,- Sesuai update dari Pusat Informasi dan Komunikasi Covid-19 Kabupaten Sidoarjo per tanggal 15 April 2020 Pukul 15.09 WIB, bahwa yang terkonfirmasi positif covid-19 berjumlah 45 orang. Jumlah sebaran kecamatan yang menjadi zona merah lebih dari 60% dari jumlah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Kondisi di atas dinilai makin mengkhawatirkan jika tidak ada langkah yang cermat dan tepat dalam mengantisipasi persebaran covid-19.

Menurut Fatihul Faizun, Koordinator Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) Sidoarjo. Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo dengan dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi, dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal seluruh warganya jika diharuskan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Apalagi dengan tambahan dukungan dari Pengusaha dan Perusahaan yang jumlahnya ribuan di Sidoarjo.

“Bila diperlukan Pemkab Sidoarjo tidak usah melaksanakan program pembangunan fisik apapun. Cukup dialihkan saja semua anggaran pembangunan fisik pada penanganan Covid-19,” jelas sosok yang akrab dipanggil paijo itu.

APBD Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun Anggaran 2020 yang mencapai Rp 5 triliun, memang tak akan mampu penuhi kebutuhan minimal seluruh penduduk Sidoarjo. Akan tetapi jika dilakukan sinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemprov Jatim serta kalangan usaha, tentu akan ditemukan cara yang tepat.

“Tinggal dibuat saja kajian mendalam soal seluruh kebutuhan sekaligus nominal rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Mana diantara semua kebutuhan yang bisa dipenuhi Pemerintah Pusat, Pemprov, lalu mana yang harus dipenuhi oleh Pemkab Sidoarjo,” jelasnya.

Paijo menambahkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat ketika PSBB harus dilakukan tidak harus mengandalkan semuanya dari APBD. Kalangan pengusaha yang ada di Sidoarjo bisa diajak bicara untuk mengantisipasinya.

“Ketika PSBB harus dilakukan, Pengusaha diminta untuk menjamin karyawannya saja. Tidak perlu harus memberikan bantuan ke Pemkab Sidoarjo yang seringkali malah jadi dobel anggaran dengan skema bantuan yang lain. Justru malah tumpang tindih,” tandas Paijo.

Menurut sosok yang juga Ketua Alumni PMII itu, kalau Pemkab Sidoarjo serius dan jeli dalam upaya penanganan pandemik covid-19, maka bisa dipastikan penanganan persebaran covid-19 di Kabupaten Sidoarjo tidak jalan di tempat dan terkesan “lambat”.

“Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang akibat wabah ini. Belum cukupkah kita merasa khawatir dan melihat persoalan ini sebagai persoalan urgent. Kondisi yang ada sekarang saya khawatir karena ada oknum yang sengaja memanfaatkan wabah ini untuk keuntungan sesaat pribadi dan kelompoknya,” pungkas Paijo dengan nada kecewa. (dik).