Jakarta | JATIMONLINE.NET,- Akhirnya, ratusan warga nahdliyin yang tergabung dalam Brigade Pengawal Mandat Tebu Ireng (PETIR) dan PKB Khittah melakukan aksi protes dengan menduduki Kantor DPP PKB yang terletak di Jalan Raden Saleh Raya. Ini merupakan langkah dramatis yang menunjukkan ketegangan internal di tubuh PKB.

Aksi tersebut berlangsung pada malam hari, tepatnya setelah demonstrasi di Bali berhasil dipukul mundur oleh aparat keamanan. Sekitar pukul 22.39, ratusan peserta dari Brigade PETIR melantunkan shalawat Badar di depan kantor DPP PKB sambil menyampaikan aspirasi mereka kepada publik.

Dalam upaya mengantisipasi potensi konflik, sejumlah aparat kepolisian telah dikerahkan untuk berjaga-jaga di sekitar lokasi. Sebelum akhirnya membubarkan diri, massa yang dipimpin oleh Koordinator Syamsuddin Empay membacakan pernyataan sikap mereka dengan penuh semangat.

Sebelum kejadian ini, Uchok Sky Khadafi, seorang pemerhati sosial dan politik, telah memberikan saran kepada Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, atau yang biasa disapa Cak Imin. Uchok menyarankan agar muktamar PKB tidak digelar di luar Jakarta mengingat situasi politik yang sedang dinamis.

Uchok mengungkapkan kekhawatirannya pada Kamis, 15 Agustus 2024, dengan menyatakan bahwa “Saat Cak Imin menggelar muktamar di Bali, ada kemungkinan kantornya dikuasai oleh pihak seberang. Hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil bisa terjadi.” Pernyataan ini mencerminkan ketegangan yang ada di internal PKB.

Ramalan Uchok ternyata menjadi kenyataan. Konflik internal PKB terus berlanjut, dan pada Sabtu, 24 Agustus, fungsionaris DPP PKB yang mendukung PBNU mengumumkan rencana untuk menggelar muktamar tandingan di Jakarta.

Sekretaris DPP PKB, A Malik Haramain, mengungkapkan dalam konferensi pers di Hotel Mahagany, Nusa Dua, Bali, bahwa mereka akan mengadakan muktamar pada tanggal 2-3 September 2024 di Jakarta. Pernyataan ini menandai langkah konkret dari pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan saat ini.

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Mantan Sekjen PKB, Lukman Edy, dan Ketua DPP PKB Bidang Agama dan Dakwah, Syaikhul Islam. Mereka juga didampingi oleh sejumlah simpatisan yang mengatasnamakan Tim Penyelamat PKB.

Alasan utama untuk menyelenggarakan muktamar tandingan adalah ketidakpuasan terhadap muktamar PKB yang dijadwalkan pada tanggal 24-25 Agustus 2024. Pihak-pihak ini menilai bahwa muktamar tersebut tidak sah atau cacat hukum, dan tidak sesuai dengan hasil Mukernas PKB yang menyepakati muktamar digelar setelah Pilkada serentak.

“Penyelenggaraan Muktamar PKB pada tanggal 24-25 Agustus itu dianggap tidak sah dan cacat hukum. Prosesnya dinilai tidak demokratis dan hanya meneguhkan kepentingan serta syahwat politik Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua,” pungkasnya. (edi/sis/dya).