Bangkalan, JATIMONLINE.NET – Pemkab Bangkalan akan segera membenahi kekurangan baik sarana dan prasarana maupun penunjang pelayanan lainnya. Hal itu dilakukan setelah mendapat evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Untuk itu, beberapa poin penting akan segera ditindaklanjuti. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ainul Ghufron ada empat poin pemanfaatan MPP yang perlu dibenahi.

Pembenahan tersebut merujuk pada sarana dan prasarana. Seperti, layanan sistem terintegrasi berbasis elektronik, izin yang diterbitkan belum semuanya diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), tata ruangan belum sesuai dengan kelaziman MPP pada umumnya. Serta disarankan menggunakan co-open working space.

Kemudian perlu penyempurnaan unsur penunjang MPP yang saat ini sudah beroperasi, antara lain kebijakan pelayanan, sarana dan prasarana kelompok rentan, ruang tunggu yang nyaman, sistem informasi, pengelolaan pengaduan, manajemen front office serta sarana penunjang lainnya.

Menurut Ainul Ghufron, ketersediaan kursi pemohon yang melakukan antrian pelayanan di MPP terbatas dan perlu ada tambahan. Bahkan, tidak memiliki mesin antrian dan layanan khusus difabel.

Adapun untuk pelayanan sistem terintegrasi sudah melakukan pembahasan di internal dengan Tim Anggaran bersama Wakil Bupati dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

“Kedepannya, akan terlebih dahulu membangun integrasi sistem. Sebab, sudah melakukan kesepakatan dengan Diskominfo. Sedangkan ruang laktasi, akan menggunakan ruangan yang tidak terpakai,” katanya.

Saat ini, lanjut Ainul Ghufron, pihaknya tengah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak menempati MPP.

“Kami masih melakukan koordinasi untuk membenahi kekurangannya. Mungkin nanti ada ruangan yang tidak ditempati bisa kita gunakan,“ pungkasnya. (yan/bud)