Pasuruan,- DPC Lembaga Komunitas Pegawas Koorupsi Kabupaten Pasuruan mengadakan Rapat kordinasi (Rakor). Pada acara itu juga dilakukan pengukuhan pengurus PAC Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Unit kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan.

Karena masih dalam kondisi covid-19, sehingga dalam acara tersebut panitia tetap memperhatikan protokol kesehatan. Suhu tubuh semua anggota dan tamu undangan yang hadir diperiksa menggunakan thermogun. Dan juga ada pembagian masker, di lokasi juga disediakan tempat untuk cuci tangan.

Acara tersebut diselenggarakan pada hari minggu 21 juni 2020 bertempat dirumah Diyono, Tim Satgas, intel dan investigasi di desa Kayu Kebek, Leduk, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan.

“Dengan menerapkan konsep manajemen dan prinsip, suatu organisasi itu akan besar. Sesuai dengan Niatan awal para pengurus L-KPK bahwa terbentuknya L-KPK di Pasuruan ini supaya Lembaga ini bisa manfaat terutama bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat umum,” ungkap Kepala wilayah L-KPK Khoirul Anam yang akrab di sapa irul itu dalam sambutannya

Sementara itu ditempat yang sama, Hartoyo, Ketua Unit L-KPK Kecamatan Tutur menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini, pihaknya telah mewajibkan kepada para panitia agar benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Mengingat saat ini masih dalam pandemi corona.

“Kita sengaja menggelar halal bi halal dan Rakor di tengah pandemi ini agar bisa memberikan sosialisasi ke Anggota dan masyarakat bahwa cara hidup sehat itu seperti apa dan berkumpul yang sehat itu kayak apa. Toh, ini juga bagian daripada bentuk sayang kita ke masyarakat,” katanya.

“Kita juga harus lebih mengutamakan Tupoksi kita sebagai Kontrol sosial dengan cara mengutamakan Pembinaan dan Pencegahan korupsi. Dengan cara menjalin kerja sama dengan pemerintah baik itu pusat maupun daerah. Khususnya dengan pihak-pihak pemerintahan desa agar tercipta pembangunan yang merata dan program-programnya terealisasi dengan baik,“ tambahnya.

Acara itu dihadiri pengurus dan anggota L-KPK se-Kabupaten Pasuruan. Khoirul anam Berharap agar semua Anggota L-KPK lebih agresif dalam melakukan kontrol sosial terutama dalam mengawasi anggaran yang menggunakan APBN dan APBD. Serta ikut mengawasi kinerja pemerintah agar terlaksana pembangunan yang merata secara baik dan benar. (rul).