Choirul Hidayat
Ketua Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo Foto; istimewa

Sidoarjo,- Carut-marutnya soal protokol kesehatan dalam penanganan pasien dan jenazah covid-19 di Sidoarjo mendapat perhatian dari Ketua Panitia Kerja (Panja) covid-19 DPRD Sidoarjo.

Seperti yang diberitakan di media ini sebelumnya, ada pasien dari RS. Siti Hajar yang kemudian meninggal. Jenazah diserahkan pada keluarga dalam kondisi sudah dibungkus peti mati. Saat keluarga meminta hasil tes, pihak RS mengatakan rahasia Dinkes Sidoarjo.

Yang menjadi polemik kemudian pemakaman jenazah dalam peti mati tersebut diserahkan pada keluarga dan tidak didampingi petugas sama sekali. Kenapa Dinkes seperti abai pada protokol covid-19. Yang kemudian memunculkan dugaan “modifikadi data” pasien karena ada nilai rupiah disana.


Baca juga : Sakit dan Mati di RS, Jenazah Dimasukkan Peti, Tapi Pemakaman Diserahkan Keluarga


Choirul Hidayat ketua Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo mengatakan memang penanganan covid-19 di Kabupaten Sidoarjo masih amburadul.

“Saya setuju kalau memang penanganan covid-19 di Sidoarjo ini masih amburadul. Contoh kecil saja, saat hasil rapid tes 2 anggota DPRD Sidoarjo reaktif, mestinya ada bantuan makan pada mereka, nyatanya sampai 13 hari isolasi mandiri, jangankan bantuan makan, sekedar keterangan medis saja tidak ada, bayangkan bagaimana kalau itu menimpa masyarakat kecil,” kata sosok yang akrab dipanggil abah dayat itu.

Terkait dugaan abainya Dinkes pada pemakaman jenazah yang dibungkus peti mati di Desa Bluru Kidul, Dayat mengatakan harusnya itu sesuai protokol.

“Dengan dimasukkan dalam peti, mestinya itu harus sesuai protokol kesehatan, bukannya diserahkan keluarga. Meski misalnya hasil belum diketahui pun gak boleh tidak memakai protokol kesehatan dalam pemakamannya, ini penting dalam rangka antisipasi. Kalau diserahkan keluarga kan sepertinya tidak ada apa-apa,” tambah Dayat.

M. Amrul Haq Zain
Koordinator GUSDURian Sidoarjo

Sementara itu, di tempat terpisah, M. Amrul Haq Zain, Koordinator Gusdurian Sidoarjo mengatakan, Dinkes sembrono dalam soal ini.

“Harusnya pemakaman tidak lepas dan diserahkan kepada keluarga seperti itu. Kenapa sepertinya tidak ada antisipasi, bahkan cenderung dilepas seperti tidak ada apa-apa. Kalau sampai terjadi ledakan pasien, nanti masyarakat yang disalahkan lagi. Seperti hal nya yang terjadi di Kecamatan Waru dulu,” kata Zen dengan nada serius.

Zen menambahkan, masyarakat diminta disiplin, menjaga jarak, memakai masker, dll, akan tetapi Dinkes malah melakukan sebaliknya.

“Apa gunanya kemudian semua bergerak, relawan begitu banyak, tapi Dinkes malah menciptakan resiko besar yang ditanggung masyarakat. Jangan sampai keyakinan masyarakat soal membesarnya angka penderita covid-19 hanyalah untuk memperbesar insentif bagi para oknum yang sedang memanfaatkan pandemi ini,” tambah zen lagi.

Mengacu pada polemik yang terjadi di Desa Bluru Kidul, Zen melalui GUSDURian Sidoarjo akan membuka posko pengaduan terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.

“Menurut saya apa yang terjadi di Desa Bluru, Kecamatan Sidoarjo, kemudian di Desa Waru, Kecamatan Waru, dan di Desa Sentul, Kecamatan Tanggulangin, adalah problem sejenis. Bukan tidak mungkin ini adalah fenomena gunung es. Kita akan membuka Posko pengaduan penanganan covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Semoga saja kita tidak sedang membuka kotak pandora,” pungkas zen. (uzi). (Bersambung)…